CARAPANDANG - Skema Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi udara dinilai semakin mendesak diterapkan. Hal itu guna menjamin keterjangkauan harga tiket dan menjaga konektivitas nasional, khususnya wilayah kepulauan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi mengatakan pihaknya juga mendorong untuk memangkas berbagai komponen biaya penerbangan. Pasalnya, selama ini membebani maskapai dan masyarakat.
Teguh memgaku skema PSO sangat memungkinkan dan relevan diterapkan pada moda transportasi udara. Selama ini, PSO terbukti efektif di sektor perkeretaapian dan angkutan perintis untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
“Penerapan PSO di transportasi udara merupakan langkah strategis untuk menjamin keadilan akses. PSO dapat memastikan masyarakat diberbagai wilayah tetap terhubung dengan harga terjangkau," ujarnya, Rabu 5 Februari 2026.
"Selain itu menjaga keberlangsungan rute-rute yang secara komersial kurang menguntungkan. Serta membantu maskapai tetap dapat beroperasi,” tambahnya.
Menurutnya, jika dikelola secara tepat, transparan dan tepat sasaran, PSO mampu menghidupkan kembali industri penerbangan nasional. Selain itu meningkatkan load factor, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah.
