Menurutnya dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata.
“Peristiwa ini berpotensi menjadi persoalan hak asasi manusia apabila terbukti ada pengabaian terhadap aspek keselamatan peserta. Negara wajib memastikan setiap program dilaksanakan dengan menghormati hak hidup dan keamanan warga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saadiah meminta pemerintah menghentikan pelatihan berbasis militer bagi calon manajer koperasi hingga hasil evaluasi dan investigasi selesai dilakukan.
“Pelatihan berbasis militer terhadap calon manajer koperasi sebaiknya dihentikan. Pembinaan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan pembentukan koperasi itu sendiri,” tutup Saadiah.
Anggota DPR: Pelatihan Berbasis Militer Calon Manajer Kopdes Sebaiknya Dihentikan
Pola Latsarmil tidak sesuai bagi warga sipil, sehingga dia mendesak agar pemerintah mengusut tuntas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menghentikannya.
