Ia menjelaskan, porsi anggaran pendidikan yang murni sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan mendasar di sektor pengajaran. Mulai dari peningkatan mutu guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan infrastruktur sekolah yang dinilai masih memprihatinkan. Terlebih, dunia pendidikan saat ini juga dituntut mampu beradaptasi dengan era digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).
Soroti Sekolah Rusak hingga Krisis Guru
Dalam kesempatan yang sama, Esti turut membeberkan segudang persoalan riil di lapangan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Ia menyoroti fenomena miris masih banyaknya bangunan sekolah di berbagai daerah yang mengalami kerusakan parah hingga mengancam keselamatan siswa.
"Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak," ungkapnya dengan nada prihatin.
Selain persoalan infrastruktur dan desakan pemerataan layanan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta wilayah pascabencana, Komisi X juga menagih realisasi program sekolah gratis untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai putusan MK terdahulu.
