Langkah penghematan ini diambil di tengah tekanan fiskal akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan skenario terburuk jika harga minyak dunia menyentuh 115 dolar AS per barel dan rupiah melemah ke level Rp17.500, defisit APBN diprediksi membengkak hingga 4,06 persen, melampaui batas aman 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Airlangga menyatakan bahwa kebijakan efisiensi saat ini akan difokuskan pada penghematan belanja di kementerian dan lembaga.
Selain pemotongan gaji, opsi penghematan lain yang dikaji meliputi pembatasan penggunaan kendaraan dinas, migrasi ke transportasi publik bagi pejabat, serta work from home (WFH) sebagai langkah penghematan BBM.
Hingga saat ini, pemerintah masih terus menghitung besaran efisiensi yang dapat diperoleh dari pemotongan gaji pejabat negara.
Keputusan akhir terkait kebijakan ini masih menunggu hasil kajian yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
