Untuk memeriksa perkara tersebut, Ketua PN Jakarta Pusat telah menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari Anton Rizal Setiawan sebagai hakim ketua, serta M. Firman Akbar dan Achmad Rasyid Purba sebagai hakim anggota.
Sebelumnya, KPPU menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjol pada Kamis (26/3/2026).
Para perusahaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penetapan harga.
KPPU menilai para perusahaan tersebut melakukan kesepakatan dalam menetapkan batas atas suku bunga melalui pedoman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang dinilai menghilangkan mekanisme persaingan harga di pasar.
Sunoto menegaskan bahwa pihak pengadilan berkomitmen melaksanakan pemeriksaan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel demi tegaknya kepastian hukum di bidang persaingan usaha.
Pemeriksaan perkara akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.
