SHARE

Istimewa

Liputan : Melita Johan

CARAPANDANG [BUKITTINGGI] - Aliansi OKP Bukittinggi sampaikan penolakan kenaikan BBM ᴅᴀɴ Tarif Listrik pada Pemko Bukittinggi.

Aliansi OKP lakukan audensi dengan Pemko dan unsur Forkopimda Bukittinggi. Kegiatan ini dilakukan di Ruang pertemuan Balaikota. Rabu, (7/9).

Aliansi OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan) Bukittinggi terdiri dari GMNI,
HMI, PMII, KAMMI, SEMMI menolak kenaikan BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan agar subsidi tepat sasaran. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam - dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara Produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN

Aliansi 5 OKP, menyampaikan, saat ini masyarakat makin disusahkan dengan kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan pangan. 

Oleh karena itu, merespon persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia 
Di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka aliansi OKP Kota Bukittinggi menyatakan sikap untuk pemerintah pusat, menolak kenaikan BBM bersubsidi. 

Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijaksanaan agar subsidi tepat sasaran. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN.

Untuk pemerintah daerah, OKP mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat klarifikasi data masyarakat penerima subsidi dengan jelas dan tepat sasaran. 

Mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat regulasi terkait pembrantasan migas dan penyalahgunaan subsidi listrik.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, Pemko Bukittinggi tengah berupaya mengatisipasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kenaikan harga BBM bersubsidi melalui sejumlah program bantuan sosial yang di buat Pemerintah, diharapkan beban masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi berkurang.###



Tags
SHARE