CARAPANDANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Semarang meminta Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk tidak membuat pernyataan yang dapat memicu kegaduhan politik. Permintaan ini menanggapi pernyataan Budi Arie yang viral di media sosial mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029.

Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, menilai pernyataan Budi Arie tersebut berpotensi menimbulkan spekulasi dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa masa jabatan pemerintahan telah diatur dalam konstitusi, yaitu pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Menurut Joko, pernyataan itu justru dapat mengalihkan perhatian dari fokus pemerintah yang saat ini sedang menangani berbagai bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gempa bumi di NTT.

"Jadi BAS ini sudah berulang kali membuat statement yang malah membuat gaduh. Jadi saya berharap seorang BAS ini agar segera sadar diri, sadar posisi agar tidak membuat gaduh perpolitikan," ujar Joko kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan serupa juga disampaikan kader Gerindra lainnya, Herlambang Prabowo, yang merupakan anggota DPRD Kota Semarang.

Ia menyebut pernyataan Budi Arie tidak pantas dan provokatif karena seakan-akan membangun narasi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.

Herlambang bahkan meminta agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang terlihat berada di samping Budi Arie saat pernyataan itu disampaikan, untuk memberikan teguran.