Tidak itu saja, Bupati Eka Putra juga menyinggung kondisi jalan raya kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada di wilayah Tanah Datar yang cukup banyak dalam kondisi rusak agar juga menjadi perhatian anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar ataupun Dapil Tanah Datar.
"Masyarakat tidak mau tahu, bahwa jalan di wilayah Tanah Datar yang rusak perbaikannya adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, yang mereka tahu bahwa itu tanggungjawab Bupati dan Pemerintah Daerah, karena itu di kesempatan ini, Saya berharap disamping anggaran dari Provinsi, diharapkan juga bantuan dan langkah nyata dari anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk membantu melalui dana Pokir serta mendorong Pemerintah Provinsi menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan di Tanah Datar," sampai Bupati.
Bupati Eka Putra menambahkan, harapan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang disampaikan ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar, akan ditindaklanjuti.
"Kepada OPD terkait, Saya harap menindaklanjuti arahan dan petunjuk Ombudsman, namun harus sesuai aturan dan regulasi yang ditetapkan, yang terpenting semua untuk memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan penghargaan adalah bonus ketika kita sudah berbuat yang.terbaik," tukasnya.
Sebelumnya Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar menyampaikan, berdasarkan hasil penilaian Ombudsman perwakilan Sumbar yang langsung terjun ke OPD terkait, nilai pelayanan publik di Tanah Datar cukup baik.
